SINTANG, KR – DPRD Kabupaten Sintang melalui Panitia Khusus (Pansus) I menggelar rapat bersama puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit di ruang paripurna DPRD Sintang, Selasa, 7 April 2026.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus I Toni, didampingi Wakil Ketua Hikman Sudirman, serta dihadiri Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, dan perwakilan sekitar 16 grup perusahaan dengan total 44 hingga 47 perusahaan.
Toni menjelaskan, pembentukan pansus merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD dalam menyusun peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Pansus I sendiri akan membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang tenaga kerja lokal serta perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
“Dalam perubahan perda ini ada penambahan jenis retribusi baru, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.
Ia menyebut, sektor sawit menjadi perhatian karena merupakan salah satu pilar utama perekonomian Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melihat adanya potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
Menurut Toni, langkah ini juga didorong oleh kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penyesuaian transfer keuangan daerah, sehingga daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendapatan.
“Kita diberi peluang untuk mencari inovasi PAD, dan sawit adalah salah satu potensi terbesar yang kita miliki,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembahasan ini masih dalam tahap awal dan akan terus didalami bersama seluruh pihak sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Kami berharap semua pihak bisa memahami tujuan ini, karena pada akhirnya semua kembali untuk pembangunan Kabupaten Sintang,” pungkasnya.
