SINTANG, KR – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Sintang menargetkan pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Induk Nomor 1 Tahun 2024 dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang tersedia. Meski masa kerja pansus dapat berlangsung hingga enam bulan, DPRD berupaya mempercepat penyelesaian agar dapat dirampungkan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada bulan Mei mendatang.
Ketua Pansus I, Toni, menyampaikan bahwa percepatan pembahasan ini dilakukan agar regulasi yang sedang disusun, khususnya terkait retribusi timbangan di pabrik-pabrik serta penguatan kebijakan tenaga kerja lokal, dapat segera memberikan dampak terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.
“Kalau pansus waktunya panjang, sampai enam bulan malahan, tetapi kita upayakan sebelum penetapan KUA-PPAS, bulan Mei,” ujarnya.
Toni menjelaskan bahwa perda ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar setiap daerah mampu berinovasi sesuai potensi wilayah masing-masing. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perkebunan kelapa sawit yang mendominasi aktivitas ekonomi di Sintang.
Saat ini, pembahasan masih berada pada tahap penyusunan regulasi sebelum dilanjutkan dengan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian data dan kondisi riil di perusahaan-perusahaan.
Selain itu, perda ini juga mengatur kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal dengan target rata-rata mencapai sekitar 75 persen di sektor perkebunan dan pabrik. Ketentuan lebih teknis, termasuk kemungkinan pengaturan jabatan tertentu, akan dituangkan dalam Peraturan Bupati sebagai aturan turunan.
“Intinya perda ini menguatkan agar tenaga kerja lokal wajib diakomodir,” pungkas Toni.
