SINTANG, KR – Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kabupaten Sintang menyampaikan pandangan umumnya terhadap pidato Bupati Sintang tentang Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun 2025, yang digelar di ruang sidang DPRD Sintang, Kamis 16 Oktober 2025 kemarin.
Melalui juru bicaranya, M. Agung Gumiwang, Fraksi Amanat Persatuan menyatakan menerima dan siap membahas rancangan APBD 2026 bersama pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembahasan diharapkan menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Fraksi kami dapat menerima isi pidato Bupati Sintang beserta lampirannya untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sintang agar diperoleh kesepahaman dan kesepakatan,” kata Agung.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Amanat Persatuan juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran strategis kepada pemerintah daerah. Salah satunya terkait besaran penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025.
Selain itu, fraksi juga menanyakan apakah Kabupaten Sintang memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sawit pada tahun 2026 serta berapa total nilainya dan di mana saja kegiatan yang dialokasikan dari dana tersebut. Pertanyaan lain menyangkut status pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi definitif dan apakah sudah diakomodasi dalam RAPBD 2026.
Di sisi lain, Fraksi Amanat Persatuan memberikan sejumlah saran penting, antara lain agar pemerintah daerah melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi juga menegaskan kembali pentingnya pemeliharaan jalan dan gang di sejumlah lokasi dalam Kota Sintang, seperti:
• Ruas jalan dari Simpang Pandan menuju Merarai Satu dan Merarai Dua,
• Jalan Tamat Mahmudin dari depan SMKN 1 Sintang hingga Kantor Lurah Merti Guna,
• Jalan Merdeka dari Simpang Saka Tiga hingga Jalan Pangeran Muda,
• Gang Bangdes samping Masjid Al-Amin sampai Simpang Jalan Teuku Umar I, serta
• Pemeliharaan drainase di jalan raya dalam kota Sintang.
Selain infrastruktur jalan, Fraksi Amanat Persatuan juga menyoroti banyaknya kendaraan dinas dan ambulans rusak yang dibiarkan begitu saja di lingkungan dinas kesehatan, RSUD Ade M. Djoen, dan puskesmas. Fraksi meminta agar kendaraan tersebut diinventarisasi dan ditindaklanjuti dengan perbaikan, lelang terbuka, atau penghapusan dari data aset daerah.
Fraksi juga mendorong penambahan armada truk pengangkut sampah serta peningkatan anggaran perawatan kendaraan yang ada agar pengangkutan sampah di Kota Sintang dapat berjalan lebih lancar.
“Pandangan umum ini kami sampaikan dengan niat agar pembahasan berikutnya dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan dalam musyawarah,” tutup Agung.
Pandangan umum tersebut ditandatangani oleh Anton Isdianto selaku Ketua Fraksi, Drs. H. Senen Maryono, M.Si sebagai Wakil Ketua, serta M. Agung Gumiwang, S.Sos., M.Sos sebagai Sekretaris sekaligus Juru Bicara, dan Jhon Xifli, SP sebagai anggota.
