SINTANG, KR – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus angkat suara terkait persoalan lahan desa yang masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) maupun kawasan hutan.
Ia menilai kondisi ini menjadi penghambat bagi masyarakat desa dalam memanfaatkan lahan secara maksimal untuk kebutuhan hidup dan pertanian.
“Kalau soal desa yang masuk HGU dan kawasan hutan, ini yang menjadi persoalan. Kita mendorong supaya perusahaan secara sukarela mengeluarkan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dari kawasan HGU atau kawasan hutan,” ujar Nekodimus.
Menurutnya, banyak masyarakat yang kesulitan mengakses dan mengelola lahan akibat masuknya wilayah mereka ke dalam konsesi perusahaan. Ia menyayangkan lemahnya pengawasan dan kehati-hatian pemerintah dalam proses penerbitan HGU.
“Pemerintah mestinya hati-hati. Jangan hanya berdasarkan usulan perusahaan, tapi harus dilakukan penelitian lengkap. Penerbitan HGU harusnya berdasarkan luas tanam, dan tanaman tersebut harus sudah masuk dalam GRTT,” tegasnya.
Nekodimus mengungkapkan praktik manipulatif yang kerap terjadi, di mana perusahaan mengajukan GRTT namun tidak melakukan penanaman, bahkan menggadaikan lahan tersebut ke bank.
“Ada yang lebih parah, tidak GRTT, tidak ditanam, tapi di-HGU-kan, lalu digadaikan. Ini yang menjadi masalah,” katanya.
Ia juga menyesalkan belum adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Meskipun dalam rapat-rapat perusahaan berjanji akan menyesuaikan luas HGU dengan luas tanam, hingga kini belum ada bukti konkret yang disampaikan kepada DPRD.
“Pemerintah sebagai pemberi izin dan pembuat regulasi harus berani menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak taat aturan. Kalau tidak, ke depan ini bisa memicu konflik antara masyarakat dan perusahaan,” pungkas Nekodimus.
