SINTANG, KR – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Vaulinus Lanan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi isu utama dalam setiap masa reses DPRD.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam merealisasikan berbagai usulan pembangunan dari masyarakat.
“Kalau kita turun reses, hampir semua usulan dari masyarakat masih soal infrastruktur. Tapi kita juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hari ini bicara infrastruktur itu erat kaitannya dengan persoalan anggaran,” ujar Vaulinus Lanan di DPRD Sintang belum lama ini.
Menurutnya, DPRD mengetahui secara persis kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu keterbukaan dari pemerintah dalam menyampaikan situasi anggaran, serta edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami proses dan mekanisme pembangunan.
“Infrastruktur memang jadi kebutuhan dan prioritas pembangunan ke depan. Tapi prosesnya harus benar, mulai dari penataan kewenangan. Apakah jalan itu kewenangan kabupaten, provinsi, atau pusat? Itu penting untuk dipahami masyarakat,” jelasnya.
Vaulinus juga menyoroti bahwa kerusakan jalan saat ini sangat parah, terutama karena faktor cuaca dan tingginya volume kendaraan. Namun ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang tetap berupaya memfungsikan jalan-jalan rusak melalui kegiatan perawatan secara bertahap.
“Kondisi jalan kita memang darurat. Tapi paling tidak, pemerintah daerah sudah mulai melakukan perawatan untuk jalan yang paling rusak parah. Ini menunjukkan komitmen, meskipun alat yang dimiliki juga terbatas,” ucapnya.
Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum melalui Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) hanya memiliki empat set alat berat. Namun Vaulinus mengungkapkan bahwa untuk tahun 2026, telah dirancang penambahan dua set alat baru agar proses perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan tidak antre terlalu lama.
“Kalau nanti sudah ada tambahan dua set alat, tentu waktu pengerjaan bisa lebih cepat. Ini jadi langkah konkret yang perlu kita dukung bersama,” pungkasnya.
