SINTANG, KR – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Manopo menyoroti lambatnya progres pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik yang berada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Menurutnya, hingga akhir 2025, pembangunan PLBN tersebut masih stagnan tanpa tanda-tanda dimulainya pekerjaan fisik.
Jimi Manopo mengatakan bahwa pemerintah pusat sebelumnya telah menetapkan lokasi pembangunan PLBN Sungai Kelik di Ketungau Hulu. Namun, kendalanya kini justru berada di pihak Malaysia yang belum menetapkan titik koordinat pembangunan PLBN di wilayah mereka.
“Beberapa waktu lalu saat Pak Lasarus, Ketua Komisi V DPR-RI, berkunjung ke Sintang, saya mendengar bahwa untuk PLBN Sungai Kelik, dari pihak Indonesia titiknya sudah ditetapkan. Tetapi dari Malaysia belum,” ujar Jimi Manopo.
Menurutnya, ketidakselarasan penetapan titik PLBN antar kedua negara membuat proses pembangunan tidak bisa dilanjutkan, meskipun kawasan tersebut masuk dalam prioritas pengembangan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat.
Jimi Manopo menilai keberadaan PLBN Sungai Kelik sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Ketungau Hulu dan kawasan perbatasan lainnya. Selain memperkuat aspek keamanan dan kedaulatan negara, PLBN juga akan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat, mobilitas barang, serta hubungan perdagangan lintas batas secara legal dan terkontrol.
“Kami berharap ini bisa kembali dikomunikasikan oleh pemerintah pusat, terutama melalui kementerian terkait. Jangan sampai masyarakat perbatasan harus menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemkab Sintang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk aktif berkoordinasi agar persoalan lintas batas ini bisa segera mendapat solusi.
“PLBN ini bukan hanya simbol negara, tetapi kebutuhan nyata masyarakat di perbatasan. Kalau stagnan terus, dampaknya akan dirasakan oleh warga kita,” pungkas Jimi Manopo.
