SINTANG, KR – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menekankan pentingnya penyelesaian seluruh temuan Inspektorat Kabupaten Sintang agar tidak berujung pada persoalan hukum.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data Kabupaten Sintang Tahun 2025 yang digelar di Aula Inspektorat setempat pada Kamis, 27 November 2025.
Acara tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang, Budi Purwanto, jajaran Inspektorat, kepala OPD, camat, kepala desa, dan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Dalam arahannya, Florensius Ronny menegaskan bahwa pengawasan merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menilai semua tingkatan pemerintahan, baik desa maupun OPD, harus bergerak seirama agar visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai.
“Kepala desa adalah ujung tombak pembangunan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi semua mesin pemerintahan ini harus bergerak seirama. Kalau yang satu jalan cepat dan yang lain tidak bergerak, visi-misi tidak akan mampu kita capai. Intinya, kita semua di ruangan ini bekerja untuk masyarakat Kabupaten Sintang,” tegasnya.
Ronny meminta seluruh pihak agar segera menindaklanjuti setiap temuan, evaluasi, maupun hasil audit Inspektorat Kabupaten Sintang, baik yang bersifat administratif maupun keuangan.
“Segera tindak lanjuti dan kembalikan apa yang menjadi temuan, sehingga tahun 2025 ini kita bisa clear 100 persen. Untuk kepala desa, apapun kondisi di lapangan, tetap harus bekerja sesuai aturan,” pesan Ronny.
Ia juga menegaskan bahwa Inspektorat wajib mempertimbangkan penjelasan dari pihak terkait jika masih ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika tidak, penyelesaian temuan harus dilakukan melalui pengembalian.
“Agar kita bisa tidur nyenyak, selesaikan temuan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ronny menyampaikan harapan besar di masa kepemimpinan Bupati Bala dan dirinya untuk mencapai target “Nol Kasus Hukum” bagi perangkat desa, OPD, maupun aparatur pemerintah lainnya.
“Pak Bala dan saya punya mimpi besar. Tidak ada satu pun perangkat desa, kepala desa, camat, maupun OPD yang terjerat hukum, baik kasus korupsi maupun pelanggaran lain yang berkaitan dengan aparat penegak hukum. Itu cita-cita kita bersama. Maka mari kita sinkronkan roda pemerintahan agar mimpi besar ini bisa terwujud,” tutupnya.
