PONTIANAK, KR – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Sintang melakukan kunjungan kerja ke Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis, 16 April 2026.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak dan Sandan, serta Ketua Pansus LKPJ, Muhammad Chomain Wahab, didampingi Wakil Ketua Pansus Juni. Seluruh anggota Pansus turut hadir dalam agenda tersebut.
Selain unsur Pansus DPRD, turut serta dalam rombongan yakni Kepala BPKAD Kabupaten Sintang dr. Sinto, Kepala Bappenda, Kabag Fasilitasi Setwan Edy Gea, serta sejumlah staf pendamping.
Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka memperkuat bahan pembahasan LKPJ Bupati Sintang tahun anggaran berjalan, khususnya terkait sinkronisasi kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Salah satu anggota Pansus, Senen Maryono, mengatakan bahwa hasil kunjungan tersebut memberikan tambahan referensi penting dalam proses pembahasan lanjutan bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, masukan dari Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar akan membuat penyusunan rekomendasi Pansus menjadi lebih terarah dan fokus.
“Ini sangat menambah bahan untuk pembahasan lebih lanjut, terutama menuju tahap akhir rapat dengan OPD sehingga penyusunan rekomendasi bisa lebih fokus dan terarah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian rekomendasi LKPJ maksimal 30 hari kerja, bukan hari kalender. Namun demikian, penyelesaian lebih cepat dari batas waktu tetap dinilai lebih baik selama tidak mengurangi kualitas pembahasan.
“Waktunya 30 hari kerja, bukan hari kalender. Tapi kalau bisa lebih awal tentu lebih baik, tanpa mengurangi bobot pembahasan dan isi rekomendasi,” jelasnya.
Pansus berharap hasil pembahasan LKPJ ini dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
“Yang penting rekomendasinya kuat, terukur, dan bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya.
