SINTANG, KR — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Yasser Arafat, menegaskan bahwa pemangkasan Dana Desa (DD) sebesar Rp45 miliar dari pemerintah pusat akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal desa dalam menjalankan pembangunan.
Namun, ia meyakini hal ini dapat diatasi dengan penataan ulang perencanaan dan pengefektifan anggaran.
“Pembangunan di desa tinggal kita mengefektifkan. Dampak pasti ada, dan itu membuat kita harus membuat rencana menggunakan dana yang tersedia, karena banyak program prioritas nasional yang juga harus didukung dari Dana Desa,” tegas Yasser.
Ia menerangkan, dari total 390 desa di Kabupaten Sintang, pengurangan tersebut jika dibagi rata akan menyusutkan sekitar Rp117 juta per desa. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kreativitas dan kedisiplinan desa dalam pengelolaan anggaran, tanpa mengabaikan program prioritas nasional maupun kebutuhan masyarakat.
“Tadi saya jelaskan, ada program Kopdes Merah Putih, ada ketahanan pangan, nah itu semua juga perlu dukungan Dana Desa. Tentu nanti pengaturan porsi penganggaran akan kita koordinasikan dengan kepala desa,” ungkapnya.
Yasser menyebut bahwa selain mendukung ketahanan pangan, Dana Desa juga tetap harus mengakomodasi pencegahan stunting, kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas dalam pelaksanaannya.
Ia memastikan DPMPD akan memberikan pendampingan kepada desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar tetap selaras dengan arahan Presiden dan kebutuhan lokal masyarakat.
“Kita akan pastikan desa tetap bisa membangun, meski dengan dana yang lebih terbatas,” tutupnya.
