SINTANG, KR – Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman mengungkapkan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur jalan desa harus menjadi fokus utama pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.
Pernyataan ini disampaikan Hikman menanggapi banyaknya laporan masyarakat terkait kerusakan jalan penghubung antardesa, khususnya di wilayah Kayan Hilir, Kayan Hulu, Binjai Hulu, Dedai, Tempunak dan Kecamatan lainnya.
Menurut Sudir, infrastruktur yang belum optimal telah berdampak pada distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak berat. Ini bukan sekadar soal kenyamanan tetapi berkaitan langsung dengan roda ekonomi dan pelayanan publik,” ucapnya.
Ia menilai berkurangnya postur anggaran APBD 2026 menjadi Rp 1,9 triliun akibat pemangkasan TKD, tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan infrastruktur yang mendesak. Maka dari itu dia meminta eksekutif menyusun skala prioritas yang tepat sasaran.
“Kita harus fokus pada titik-titik kritis yang berdampak langsung pada mobilitas warga. Jangan sampai perencanaan kita hanya berhenti pada sejumlah studi tanpa realisasi,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah memaksimalkan sinergi dengan perusahaan yang beroperasi di Sintang, terutama melalui skema CSR.
“Perusahaan yang menggunakan jalan desa dan jalan kabupaten harus ikut bertanggung jawab. Komisi B akan memanggil beberapa perusahaan untuk membahas kontribusi mereka dalam perawatan jalan,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi sejumlah desa yang mulai melakukan perbaikan ringan secara swadaya, namun menilai pemerintah tetap harus turun tangan.
“Swadaya itu bagus, tapi bukan solusi jangka panjang. Jalan-jalan strategis harus diperbaiki dengan standar yang benar,” ucapnya.
Hikman memastikan Komisi B akan terus mengawal proses perencanaan hingga penganggaran sehingga prioritas infrastruktur dapat benar-benar diwujudkan pada tahun 2026.
