SINTANG, KR – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Sintang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan, mengatakan beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya harus tertunda atau disesuaikan akibat keterbatasan anggaran.
“Sebetulnya sudah kita usulkan untuk tahun 2026 kemarin, tapi karena efisiensi, ya kita juga tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya di Pendopo Bupati Sintang belum lama ini.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Sintang, melainkan juga dirasakan oleh hampir seluruh daerah di Indonesia sebagai dampak kebijakan nasional.
“Efisiensi ini bukan hanya di Sintang, tapi terjadi di seluruh Indonesia. Jadi memang banyak program yang harus disesuaikan,” kata Politisi Gerindra ini.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan agar program yang benar-benar mendesak tetap dapat dijalankan.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala utama dalam merealisasikan seluruh rencana pembangunan yang telah disusun.
Sejumlah program yang sebelumnya telah diusulkan pun terpaksa ditunda pelaksanaannya hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Sandan berharap, ke depan kondisi fiskal dapat membaik sehingga program-program pembangunan yang sempat tertunda dapat kembali dilanjutkan.
“Kita berharap ke depan ada kebijakan yang bisa memperkuat kemampuan daerah, sehingga program pembangunan bisa berjalan lebih maksimal,” pungkas wakil rakyat dapil Serawai dan Ambalau ini.
