SINTANG, KR – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Ardi mengungkapkan bahwa perlunya kebijakan yang lebih terarah dan intensif dalam penanganan kemiskinan, terutama di desa-desa terluar yang aksesibilitasnya masih terbatas.
Menurutnya, sebagian wilayah pinggiran seperti Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Ambalau, hingga Serawai masih mengalami hambatan akses ekonomi yang berdampak pada lambatnya penurunan angka kemiskinan.
Ardi menilai bahwa program-program bantuan sosial pemerintah sudah berjalan, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
“Bantuan itu penting, tapi pengentasan kemiskinan harus menyasar pemberdayaan masyarakat. Kita harus bantu mereka meningkat secara ekonomi, bukan hanya menerima bantuan,” kata Ardi.
Ia menyebut beberapa persoalan utama yang harus dibenahi, antara lain akses jalan desa yang rusak sehingga menghambat distribusi barang dan hasil pertanian, minimnya fasilitas pendidikan, serta keterbatasan pendampingan usaha kecil.
“Kalau jalan rusak, hasil kebun tidak bisa keluar. Kalau sekolah jauh, kualitas SDM rendah. Ini perlu intervensi strategis,” tegas Ardi.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan pendampingan UMKM desa, terutama yang bergerak di sektor perkebunan, perikanan air tawar, dan pengolahan hasil pertanian. Menurutnya, banyak peluang ekonomi lokal yang masih belum dimaksimalkan.
Ardi juga menyoroti peran program Koperasi Merah Putih (KMP) di desa-desa. Ia berharap KMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru, bukan sekadar menjalankan usaha yang sudah ada.
“KMP harus inovatif, menggali potensi desa. Kalau dikelola benar, ini bisa jadi instrumen kuat pengurangan kemiskinan,” ungkap Politisi Gerindra ini.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap peta kemiskinan dan meminta OPD terkait membuat kebijakan berbasis data.
“Kalau kita ingin angka kemiskinan turun signifikan, maka kebijakannya harus tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas legislator muda ini.
