SINTANG, HK – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Barat, Maria Goreti, menggelar pertemuan bersama pengurus Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Sekretariat DPC GPM Sintang pada Senin malam, 28 Juli 2025.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan pemuda dan organisasi akar rumput.
Ketua DPC GPM Sintang, Wiro Pranata, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat, seperti konflik lahan, pemberdayaan ekonomi warga melalui kerajinan tenun, serta pentingnya penguatan kapasitas hukum melalui pelatihan paralegal.
“Yang kita diskusikan adalah soal konflik lahan yang kerap terjadi di Sintang, kemudian upaya pemberdayaan terhadap para penenun kita, dan rencana pelatihan paralegal yang kami selenggarakan akhir September nanti,” ujar Wiro.
Ia berharap, dengan disampaikannya langsung berbagai aspirasi tersebut, Maria Goreti dapat menjadi jembatan untuk memperkuat advokasi masyarakat di tingkat nasional.
“Kami percaya Ibu Maria bisa menyuarakan ini melalui jejaring yang dimilikinya di pusat, agar kebijakan yang berpihak pada masyarakat bisa segera diambil,” ucap Wiro.
Dalam kesempatan itu, Maria Goreti menegaskan bahwa kehadirannya di Sekretariat GPM Sintang adalah untuk mendengarkan langsung permasalahan yang terjadi di daerah. Ia mengatakan, meski bukan seorang pakar, dirinya memiliki kewajiban untuk mendengar dan membawa suara masyarakat ke level kebijakan nasional.
“Saya di sini untuk mendengar dan mendialektikakan. Tidak hanya berhenti pada diskusi, tapi juga mencari solusi bersama. Terutama dalam isu pertanahan, konflik lahan, peladang, dan pemberdayaan perempuan,” kata Maria.
Ia juga menjelaskan bahwa berbagai isu yang diterimanya di daerah akan diolah dan dilaporkan secara tertulis kepada kementerian terkait. Maria menyebutkan, sebagai anggota Komite I DPD RI, pihaknya memiliki mitra kerja seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Desa.
“Semua isu yang disampaikan akan kami sampaikan secara resmi ke mitra kerja di pusat. Isu tanah akan kami bawa ke Kementerian Agraria, dan isu perempuan ke Komite III. Tidak ada yang kami abaikan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh pengurus DPC dan PAC GPM dari berbagai kecamatan serta perwakilan Sabang Merah Borneo, organisasi masyarakat yang selama ini aktif dalam pendampingan konflik agraria. Harapannya, sinergi ini dapat memperkuat gerakan masyarakat dalam menyuarakan keadilan dan hak atas tanah.
“Kalau kita tidak dengar langsung dari masyarakat, kita tidak bisa menyusun solusi yang nyata. Maka saya hadir untuk mendengar dan membawa suara itu ke pusat,” tutup Maria Goreti.
