SINTANG, KR – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri sekaligus memberikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sintang yang digelar di Pendopo Bupati Sintang.
Dalam arahannya, Krisantus menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Provinsi Kalbar. Ia menyadari tantangan besar dalam membangun wilayah Sintang yang memiliki luas dan kondisi geografis yang tidak mudah.
“Saya tahu betapa berat tantangan membangun Sintang. Kita perlu sumber daya yang mumpuni. Sebaik apa pun perencanaan, kalau tidak ada anggaran, ya hanya berakhir jadi minyak angin. Maka, kekayaan alam yang kita miliki harus dikelola secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Wagub juga menegaskan bahwa Pemprov Kalbar telah menyusun Peraturan Gubernur untuk mengatur investasi di daerah. Fokus utamanya adalah pada aspek keamanan, ketertiban, keharmonisan, dan toleransi.
“Saya ingin Kalbar ini aman, damai, dan toleran. Tak boleh ada kelompok yang merasa paling hebat. Jangan karena merasa mayoritas, lalu mengintimidasi minoritas. Ini era kecerdasan, bukan era intimidasi,” tegasnya.
Untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), Krisantus menyampaikan beberapa kebijakan strategis. Salah satunya adalah mewajibkan perusahaan yang beroperasi di Kalbar memiliki kantor, NPWP, rekening di Bank Kalbar, serta mengalokasikan dana CSR-nya untuk daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pelaporan yang jujur terkait jumlah alat berat dan kendaraan operasional perusahaan.
“Cukup sudah laporan palsu. Jangan punya 10 unit, tapi dilaporkan cuma 5. Itu merugikan daerah,” katanya.
Terkait infrastruktur, ia menyebutkan kondisi jalan provinsi di daerah Ketungau dan Kayan yang rusak parah. Ia berkomitmen memperbaikinya secara bertahap namun pasti.
“Saya tahu masyarakat sudah teriak. Ini tugas berat kita. Kita akan bantu, meski pelan, tapi harus ada hasil. Jangan sampai lima tahun ke depan tak ada jejak pembangunan,” katanya.
Ia juga menyinggung revisi tata ruang yang akan membantu masyarakat di kawasan hutan lindung, HGU, dan wilayah pariwisata untuk mendapatkan legalitas lahan. Termasuk penataan kegiatan PETI dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Musrenbang ini adalah proses penting dan wajib. Pembangunan tidak bisa instan. Harus direncanakan dengan matang,” pungkasnya.
