SINTANG, KR – DPRD Kabupaten Sintang tengah membahas rencana penerapan retribusi baru di sektor perkebunan kelapa sawit sebagai upaya mendukung pembangunan infrastruktur daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sintang, Toni, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perlu diketahui, ada dua jenis retribusi baru yang akan diatur, yakni retribusi timbangan di pabrik kelapa sawit dan retribusi terkait pengambilalihan atau take over.
Ia menjelaskan, rencana tersebut didasari oleh tingginya aktivitas perusahaan sawit yang memanfaatkan fasilitas umum, terutama jalan milik pemerintah, untuk distribusi hasil produksi.
“Semua buah sawit itu diangkut menggunakan jalan pemerintah. Walaupun ada jalan perusahaan, muaranya tetap ke jalan pemerintah,” katanya.
Menurut Toni, kontribusi dari sektor perkebunan melalui retribusi dinilai penting untuk membantu pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang juga digunakan oleh perusahaan.
“Tujuan akhirnya untuk membangun infrastruktur, seperti jalan dan jembatan,” tegasnya.
Pembahasan rencana retribusi ini dilakukan melalui pertemuan antara DPRD Sintang dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pertemuan tersebut digelar di ruang paripurna DPRD Sintang pada Selasa, 7 April 2026.
Dalam pertemuan itu, sekitar 16 grup perusahaan perkebunan sawit hadir, dengan total peserta mencapai 44 hingga 47 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang.
Toni menambahkan, kebijakan ini telah melalui kajian akademis serta pertimbangan hukum sebelum diajukan. DPRD berharap seluruh pihak, termasuk perusahaan, dapat mendukung rencana tersebut.
“Pemerintah sudah memberi izin, sehingga diharapkan ada kontribusi nyata untuk pembangunan daerah,” pungkasnya.
