SINTANG, KR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, meminta masyarakat untuk tidak membandingkan pembangunan di daerah dengan wilayah di Pulau Jawa, khususnya terkait dengan kondisi infrastruktur.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, perbedaan kapasitas anggaran dan luas wilayah menjadi faktor utama yang membuat pembangunan di Kalimantan Barat, termasuk Sintang, tidak bisa disamakan dengan daerah seperti di Jawa Barat.
“Jawa Barat itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, sementara Kalimantan Barat hanya sekitar Rp6 triliun dengan wilayah yang jauh lebih luas. Jadi ini tidak bisa dibandingkan,” jelas Yohanes Rumpak.
Ia bahkan menyebut, untuk mencapai kondisi infrastruktur yang ideal, dibutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dari yang ada saat ini.
“Kalau kita bicara ideal, anggaran kita harusnya di atas Rp100 triliun baru bisa benar-benar normal untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Yohanes menekankan bahwa kondisi tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak muncul ekspektasi yang tidak realistis terhadap pemerintah daerah.
Meski demikian, ia memastikan bahwa upaya perbaikan infrastruktur tetap menjadi prioritas dan terus didorong, baik oleh pemerintah daerah maupun melalui dukungan pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya kita di DPRD Sintang tetap mendorong perbaikan. Infrastruktur ini kunci untuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya.
Ia berharap adanya pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam melihat kondisi riil daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
