SINTANG, KR – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Manopo kembali menegaskan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, dan sejumlah desa berbatasan langsung dengan Malaysia, masih membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius dari pemerintah.
Menurutnya, hingga akhir 2025, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan masih sangat memprihatinkan. Banyak ruas jalan utama yang menghubungkan desa-desa perbatasan belum mendapatkan penanganan memadai, terutama pada saat musim hujan yang menyebabkan akses semakin sulit.
“Pembangunan di perbatasan masih jauh dari kata aman. Jalan masih rusak, jembatan ada yang tidak layak, dan akses antar desa kerap terputus kalau cuaca sedang buruk,” ucap Jimi Manopo.
Ia menambahkan bahwa wilayah perbatasan semestinya menjadi etalase negara yang mencerminkan hadirnya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak kekurangan yang harus segera ditangani.
Selain infrastruktur jalan, persoalan listrik juga menjadi perhatian. Menurut Jimi Manopo, hingga kini masih banyak desa di kawasan perbatasan yang belum mendapat akses listrik yang stabil bahkan beberapa belum teraliri sama sekali.
“Ketersediaan listrik untuk masyarakat perbatasan masih belum merata. Kita berharap pemerintah melalui PLN dan instansi terkait segera mempercepat program perluasan jaringan,” tegasnya.
Ia menilai percepatan pembangunan di kawasan perbatasan memberi dampak besar bagi keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang baik juga akan menekan ketimpangan dengan negara tetangga.
“Wilayah perbatasan adalah beranda depan Indonesia. Jangan sampai kalah jauh dengan kondisi di negara tetangga,” kata Jimi Manopo.
Ia berharap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bekerja lebih terpadu untuk mengatasi persoalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat tersebut.
