SINTANG, KR — Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang kajian resiliensi fiskal dan pendanaan alternatif di Ruang Rapat Kolaborasi Bappeda Sintang, Selasa, 28 April 2026.
FGD tersebut dihadiri perwakilan 11 OPD Pemerintah Kabupaten Sintang, anggota Badan Anggaran DPRD Sintang Rudy Andreas, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat Pattiro.
Kartiyus mengatakan kondisi fiskal Kabupaten Sintang saat ini tidak ringan. Pemerintah daerah, kata dia, mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar pada tahun anggaran 2026.
“Kabupaten Sintang mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp388 miliar. Kondisi ini berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan dan menuntut kita lebih adaptif, cermat, dan strategis dalam mengelola sumber daya yang terbatas,” ujar Kartiyus.
Ia menilai pendekatan kerja yang bersifat rutin atau business as usual tidak lagi relevan dalam situasi saat ini. Pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan fiskal melalui efisiensi belanja serta pengembangan sumber pendanaan alternatif.
Menurut dia, belanja daerah harus lebih tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan berkelanjutan, serta diimbangi dengan upaya membuka peluang pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kartiyus juga mengapresiasi berbagai upaya kolaborasi yang telah dilakukan, seperti pelaksanaan CSR Award dan Mitra Pembangunan Award. Namun, ia menekankan bahwa kolaborasi tersebut perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.
Ia mengingatkan OPD agar menghindari program yang bersifat fragmentatif dan kurang memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Setiap program harus menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, dengan tata kelola yang transparan, berbasis data, dan terukur,” kata dia.
Selain itu, ia meminta OPD aktif mengidentifikasi peluang pembiayaan dari sektor swasta, filantropi, maupun kemitraan pembangunan lainnya. Sinergi antarlembaga, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Tidak ada satu OPD pun yang bisa bekerja sendiri dalam situasi ini. Sinergi menjadi kunci,” ujar Kartiyus.
Ia berharap hasil kajian dalam FGD tersebut tidak berhenti sebagai dokumen semata, tetapi menjadi dasar dalam merumuskan langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal tanpa mengabaikan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
