SINTANG, KR — Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Selasa, 28 April 2026.
Rapat yang berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang itu dihadiri Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Alexander Rombonang, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang Barrie Danu Brata, para camat dari Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, 14 kepala desa di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, perwakilan PT PLN Sintang, serta sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Kartiyus mengatakan pembangunan di kawasan perbatasan menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jaringan listrik, menurut dia, mulai menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi.
“Pembangunan sudah jauh lebih baik. Jalan sudah banyak yang diaspal, listrik negara juga sudah masuk. Ini menunjukkan kawasan perbatasan mulai mengalami kemajuan,” ujar Kartiyus.
Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap pembangunan, termasuk kesediaan warga yang terdampak proyek strategis seperti pembangunan jalan paralel perbatasan.
Kartiyus meminta pemerintah desa untuk lebih proaktif menyiapkan data yang akurat dan terbarukan, terutama terkait rumah tidak layak huni, lahan pertanian, serta potensi desa lainnya. Kesiapan data, kata dia, menjadi kunci dalam merespons program pembangunan dari pemerintah pusat.
“Kepala desa harus siap dengan data, baik rumah tidak layak huni, lahan sawah, maupun potensi desa lainnya. Ini penting agar ketika ada program dari pusat, kita sudah siap,” katanya.
Selain itu, ia mendorong pengembangan potensi ekonomi desa sebagai sumber pendapatan masyarakat di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah juga, menurut dia, terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperluas jaringan listrik desa.
Kartiyus menambahkan, pembangunan jalan paralel perbatasan perlu terus dilanjutkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Ia menyinggung pembangunan infrastruktur di wilayah Malaysia yang dinilai lebih maju sebagai pembanding.
“Jalan paralel perbatasan harus terus diselesaikan. Di wilayah Malaysia, pembangunan jalan sudah sangat maju. Ini menjadi dorongan bagi kita untuk terus mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terus diperkuat agar pembangunan kawasan perbatasan berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
