SINTANG, KR – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sintang Tahun 2026 telah resmi disepakati sebesar Rp1,9 triliun melalui rapat paripurna antara DPRD dan pemerintah daerah.
Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, akibat adanya efisiensi dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp388 miliar.
Indra Subekti menegaskan bahwa kondisi ini menjadi tantangan sekaligus momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih bijak dan cermat dalam mengelola anggaran.
Menurutnya, optimalisasi anggaran harus dilakukan agar program prioritas pembangunan tetap berjalan, meskipun dalam keterbatasan fiskal.
“Tentu harapan kami dari DPRD, kita sama-sama tahu ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan dengan efisiensi ini, Pak Bupati mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sintang mampu memaksimalkan anggaran yang ada sekarang,” ucapnya, Jumat 28 November 2025.
Ia menyebut, pemangkasan anggaran ini kemungkinan akan berdampak pada sektor pembangunan fisik, terutama infrastruktur. Namun, untuk belanja wajib seperti gaji pegawai, dipastikan tidak akan terdampak.
“Kalau pembangunan kemungkinan terdampak, kalau kaitan dengan gaji pegawai tidak,” tegas Indra.
Lebih lanjut, ia berharap pada pertengahan tahun mendatang pemerintah daerah dapat memperoleh transfer ulang dari pemerintah pusat, apabila mampu menunjukkan komitmen dalam menjalankan efisiensi dan pengelolaan anggaran secara tepat sasaran.
Meskipun terjadi pengetatan anggaran, Ketua DPRD menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Sintang tetap fokus pada sektor prioritas, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Skala prioritas tetap infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, itu lah tadi prioritas,” pungkasnya.
