SINTANG, KR – Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,9 triliun dipastikan membawa konsekuensi pada sejumlah program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lusi, saat menanggapi hasil kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD terkait Raperda APBD 2026.
Menurut Lusi, pemangkasan tersebut terjadi akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp388 miliar. Kondisi itu membuat postur anggaran harus disesuaikan kembali dengan kemampuan yang ada.
“Awalnya APBD kita diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun. Namun karena dana transfer ke daerah dipotong Rp388 miliar, akhirnya yang tersisa hanya Rp1,9 triliun. Penurunan sebesar ini sudah tentu berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur di Sintang,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa banyak rencana kegiatan yang sebelumnya sudah diusulkan, direncanakan, bahkan telah disosialisasikan kepada masyarakat, terpaksa harus dihapus dari daftar program 2026. Beberapa kegiatan yang telah masuk sistem perencanaan atau entry juga terpaksa dicoret kembali menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Banyak program yang sudah kita entry, bahkan sudah kami sampaikan ke masyarakat bahwa itu akan dikerjakan. Tapi karena terjadi pemotongan, sejumlah rencana itu akhirnya dicoret lagi. Ini tentu mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan memaksa kita untuk menjelaskan ulang kondisi yang sebenarnya,” ujar Lusi.
Meski demikian, ia berharap kondisi ini tidak berlarut-larut dan pemerintah pusat dapat kembali menyesuaikan alokasi anggaran agar daerah tidak terus-menerus terbebani.
“Kami berharap pemotongan seperti ini tidak terjadi terlalu lama. Daerah sangat bergantung pada dana transfer untuk mendorong pembangunan, khususnya infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
