SINTANG, KR – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti memastikan bahwa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp388 miliar tidak akan berdampak pada pembayaran gaji pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Menurutnya, meskipun pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran, belanja wajib seperti gaji ASN tetap aman dan menjadi prioritas.
Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran, permintaan persetujuan anggota DPRD, penandatanganan berita acara kesepakatan bersama, dan pendapat akhir Bupati Sintang atas nota keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sintang sepakat menetapkan APBD Tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun.
Indra mengakui bahwa pemangkasan TKD akan berdampak pada sejumlah program pembangunan, terutama infrastruktur dan kegiatan fisik yang membutuhkan anggaran besar. Namun, alokasi belanja pegawai telah dijamin dan tidak akan terganggu.
“Kalau pembangunan kemungkinan pasti terdampak, tetapi kalau kaitan dengan gaji pegawai tidak,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa dalam situasi anggaran yang terbatas, pemerintah daerah harus menyusun ulang skala prioritas agar program strategis tetap berjalan, terutama yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat.
Menurutnya, efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan bijak, tanpa mengurangi hak pegawai dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
Indra juga berharap, dengan komitmen efisiensi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kemungkinan adanya transfer tambahan di pertengahan tahun mendatang.
“Yang penting, hak pegawai terpenuhi dan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Dengan disepakatinya APBD 2026 sebesar Rp1,9 triliun, DPRD meminta pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang tersedia dan tetap memastikan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
