PONTIANAK, KR – Menyikapi polemik terkait isu rencana program transmigrasi baru di Kalimantan Barat, Pemuda Katolik Kota Pontianak memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada program transmigrasi baru di wilayah Kalimantan Barat.
Hal ini selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa pelaksanaan transmigrasi baru hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan resmi dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Dalam konteks Kalimantan Barat, hingga saat ini, tidak terdapat permintaan resmi dari pemerintah daerah manapun yang menghendaki adanya kedatangan transmigran baru.
“Kami tetap akan terus mengawal isu ini agar tidak ada celah bagi kebijakan transmigrasi yang tidak berpihak pada masyarakat lokal,” ujar Agustinus Gunawan, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Pemuda Katolik Kota Pontianak.
Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jernih, serta jaminan bahwa tanah dan budaya mereka tidak tergeser oleh kebijakan pembangunan yang tidak partisipatif.
Pemuda Katolik Kota Pontianak menyampaikan penghargaan khusus kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Barat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lokal.
Komitmen ini juga diperkuat dengan sikap gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat yang menegaskan tidak ada agenda untuk membuka transmigrasi baru ke wilayah provinsi ini.
“Langkah Ketua Komisi V dan Pemerintah Provinsi sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah, stabilitas sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Ini adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup,” lanjut Gunawan.
Namun demikian, Pemuda Katolik mengingatkan bahwa pengawasan masyarakat sipil tetap harus dijaga dan diperkuat, mengingat sering kali kebijakan strategis seperti transmigrasi dapat muncul secara terselubung melalui celah regulasi atau kesepakatan politik yang tidak transparan. Mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh adat, dan akademisi untuk bersama-sama memastikan bahwa arah pembangunan Kalimantan Barat benar-benar berbasis pada prinsip keadilan ekologis, partisipasi publik, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Kami akan terus berdiri sebagai mitra kritis sekaligus penjaga moral dan sosial dari setiap kebijakan yang berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat,” jelas Gunawan.
Sebagai penutup, Pemuda Katolik Kota Pontianak menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menghindari tindakan atau pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Persatuan, dialog terbuka, dan pengawasan yang cerdas merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan martabat Kalimantan Barat.
Dengan apresiasi ini, Pemuda Katolik Kota Pontianak berharap sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, lestari, dan bermartabat.
