PONTIANAK, KR – Pemuda Katolik Kota Pontianak menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pelaksanaan program transmigrasi baru di Kalimantan Barat.
Melalui pernyataan sikap resmi yang dibacakan oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Agustinus Gunawan, organisasi ini menegaskan bahwa transmigrasi sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah saat ini.
“Penolakan ini bukan bentuk anti terhadap pendatang dari luar daerah. Ini adalah tanggung jawab moral, sosial, dan budaya kami dalam menjaga harmoni masyarakat, keadilan pembangunan, dan kelestarian adat istiadat di tanah Kalimantan Barat,” ujar Agustinus Gunawan.
Pemuda Katolik menilai bahwa segala bentuk kebijakan transmigrasi ke wilayah Kalbar ke depan harus terlebih dahulu dikaji secara menyeluruh dan melibatkan suara masyarakat lokal, termasuk organisasi kepemudaan (OKP), untuk menilai kesiapan sumber daya manusia dan potensi dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan.
Pernyataan penolakan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan logis dan objektif:
-
Tidak Efisien dan Tidak Tepat Sasaran
Transmigrasi dinilai menghabiskan anggaran besar, sementara dampak positifnya minim. Di sisi lain, banyak masalah krusial di daerah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembangunan yang lebih mendesak namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. -
Penyalahgunaan Aset Transmigrasi
Banyak laporan menunjukkan aset transmigrasi digunakan secara tidak tepat oleh oknum peserta, bahkan diperjualbelikan ilegal. Hal ini menciptakan ketimpangan baru dan konflik horizontal di masyarakat. -
Benturan Budaya dan Pengabaian Adat Istiadat Lokal
Kehadiran transmigran dengan latar budaya berbeda tanpa proses adaptasi sosial yang cukup sering kali memicu gesekan dan mengganggu harmoni sosial masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan secara damai. -
Perusakan Lingkungan dan Alih Fungsi Kawasan Hutan
Transmigrasi terbukti menyebabkan pembukaan hutan secara masif, yang dalam banyak kasus tumpang tindih dengan hutan lindung atau hutan adat. Ini berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan merusak ekosistem lokal. -
Menambah Beban Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah harus menanggung konsekuensi tambahan untuk membangun dan memperluas layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan tanpa dukungan anggaran proporsional dari pemerintah pusat.
Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, Pemuda Katolik Kota Pontianak menilai bahwa program transmigrasi sudah tidak lagi relevan.
“Kami mendesak pemerintah pusat mengevaluasi total kebijakan transmigrasi ini dan beralih pada program pemberdayaan masyarakat lokal, penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,” tegas Agustinus.
Pernyataan ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen Pemuda Katolik untuk menjaga masa depan Kalimantan Barat yang adil, damai, berkelanjutan, dan berdaulat atas tanah serta budayanya sendiri.
