SINTANG, KR — Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025 yang digelar di Aula CU Keling Kumang, Senin 17 November 2025.
Dalam arahannya, Ronny menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, sehingga seluruh pihak di daerah perlu memberikan dukungan penuh agar tujuan program dapat terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat.
“Kopdes ini harus kita dukung karena ini Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Program ini bukan hanya sekadar kegiatan, tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya di lapangan,” ucap Ronny.
Ronny menekankan pentingnya komunikasi antara pengurus koperasi desa dengan pihak kecamatan, kabupaten, hingga pendamping teknis. Ia berharap proses diskusi tidak berhenti hanya pada kegiatan pelatihan.
“Yang saya maksudkan dengan komunikasi adalah agar ini tidak putus di pelatihan hari ini. Perlu diskusi dua arah, berbagi pengalaman, dan komunikasi yang intens agar implementasinya berjalan baik,” tegasnya.
Menurut Ronny, setiap rencana usaha dalam koperasi harus dihitung secara matang, layaknya membuat proposal bisnis. Ia mengingatkan bahwa tidak semua model bisnis cocok diterapkan di semua desa.
“Kalau tidak sinkron dengan kondisi desa kita, ngapain kita paksa. Sudah pasti rugi. Tidak semua bisnis cocok di desa A atau di desa lain di Jawa, lalu dipaksa diterapkan di desa di Kalimantan Barat, secara khusus Sintang,” jelasnya.
Ia juga meminta pengurus memiliki ketajaman dalam melihat peluang tanpa mematikan usaha masyarakat yang telah berjalan. Program pemerintah, kata dia, tidak boleh membuat pelaku usaha lokal gulung tikar.
Ronny kemudian memaparkan beberapa peluang bisnis yang bisa dilakukan dalam program Kopdes Merah Putih. Salah satunya adalah pendirian apotek di tingkat desa agar masyarakat dapat mengakses obat berkualitas dengan harga terjangkau.
“Tentu regulasinya harus dipelajari. Tidak bisa hanya karena Wakil Bupati bicara lalu langsung jalan. Harus sesuai aturan Kemenkes, seperti adanya apoteker dan syarat pendukung lainnya,” katanya.
Selain apotek, koperasi juga didorong untuk melihat peluang penyaluran barang subsidi seperti LPG 3 kilogram dan pupuk, terutama bagi desa-desa yang selama ini sulit mengakses distribusi yang merata.
“LPG 3 kilogram ini khusus bagi masyarakat kurang mampu. Kalau mampu ya pakai yang 12 kilogram. Soal pupuk juga demikian, nanti kita lihat bagaimana regulasinya agar koperasi bisa ikut menyalurkan,” ujarnya.
Ronny turut mendorong koperasi desa untuk mengelola potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal, seperti pemanfaatan tanah kosong, rawa, lahan pertanian, hingga komoditas unggulan.
Ia mencontohkan komoditas cabe, yang harganya sering berfluktuasi. Menurutnya, koperasi bisa masuk dengan mendirikan usaha pengolahan agar memiliki nilai tambah dan tidak bergantung pada harga pasar cabe mentah.
“Lihat peluang yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya kepentingan koperasi atau pengurus, tetapi bagaimana koperasi memberi dampak bagi orang banyak,” pungkasnya.
