SINTANG, KR – Anggota DPRD Sintang, Lusi menyoroti penyesuaian APBD Sintang Tahun 2026 yang turun menjadi Rp 1,9 triliun dari rencana awal Rp 2,3 triliun akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, kondisi ini harus direspons dengan perencanaan yang matang agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.
“Kita harus realistis. Dengan anggaran yang turun signifikan, pemerintah wajib benar-benar mengutamakan program priorita. Infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dikorbankan,” tegas Lusi.
Menurutnya, pengurangan anggaran harus dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan seremonial dan belanja yang tidak berdampak langsung.
Lusi meminta OPD melakukan rasionalisasi tanpa mengurangi program penting di masyarakat.
“Gunakan anggaran untuk hal yang benar-benar dibutuhkan, bukan untuk program yang hanya menghabiskan biaya tetapi minim manfaat,” pintanya.
Politisi Demokrat ini juga menyoroti lambannya beberapa proyek fisik tahun sebelumnya akibat perencanaan yang kurang matang.
“Jika perencanaan lemah, dengan anggaran besar pun hasilnya tidak maksimal. Apalagi sekarang anggaran turun, jadi harus lebih cermat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memaksimalkan potensi PAD dari sektor yang selama ini belum digarap optimal seperti parkir, retribusi pasar, dan pemanfaatan aset daerah. Selain itu, ia meminta sektor swasta ikut terlibat melalui skema CSR.
“Kolaborasi sangat penting. Perusahaan yang beroperasi di Sintang harus ikut berkontribusi,” jelasnya.
Lusi memastikan DPRD akan memperketat fungsi pengawasan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah APBD 2026 tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.
