SINTANG, KR – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, secara resmi membuka kegiatan Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Sintang yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, serta diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Tim dari BPKP Kalimantan Barat turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Kartiyus menegaskan pentingnya memperluas sosialisasi pencegahan korupsi hingga ke tingkat desa. Menurutnya, praktik korupsi di level pemerintahan desa masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Ke depan perlu adanya sosialisasi serupa khusus bagi kepala desa, karena di level pemerintahan desa pencegahan korupsi masih menjadi masalah,” ujarnya.
Kartiyus menekankan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan hambatan utama dalam pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga memiliki alat ukur yang objektif dalam menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi.
“Korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan hambatan utama dalam pembangunan dan pelayanan publik. Kita butuh alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kita supaya bisa berjalan dengan efektif,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) hadir sebagai instrumen penting dalam mengukur berbagai aspek pencegahan korupsi, mulai dari kapabilitas pengelolaan risiko, budaya organisasi dalam menolak gratifikasi dan suap, hingga efektivitas penanganan kasus korupsi.
Lebih lanjut, Kartiyus berharap seluruh kepala OPD dapat menjadikan indikator dalam IEPK sebagai acuan dalam memperbaiki sistem kerja di unit masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara nyata, bukan sekadar pemenuhan administratif.
“Saya meminta kepada seluruh kepala OPD untuk menjadikan indikator dalam IEPK sebagai bantuan dalam memperbaiki sistem kerja di unit masing-masing. Perkuat SPIP secara konkret dan bangun komitmen bersama bahwa integritas adalah harga mati dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.
