SINTANG, KR – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Wardianus mengungkapkan bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang Tahun Anggaran 2025 sebagai momen penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah perbaikan pembangunan ke depan.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sintang, Jumat (27/3/2026) kemarin. Menurutnya, agenda tersebut merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan tahunan, tetapi menjadi bahan utama bagi DPRD untuk menilai kinerja pemerintah daerah,” ujar Wardianus.
Ia menjelaskan, melalui LKPJ, DPRD dapat melihat sejauh mana program-program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Wardianus menilai bahwa capaian pembangunan Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2025 secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator makro yang mengalami peningkatan.
“Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi cukup stabil, IPM juga meningkat, dan upaya penurunan kemiskinan serta pengangguran mulai menunjukkan hasil,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang dinilai berjalan cukup efektif dan sesuai dengan perencanaan.
“Realisasi pendapatan dan belanja daerah berjalan dengan baik. Ini menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang lebih terarah,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan agar pembangunan semakin berkualitas.
“Evaluasi itu penting agar ke depan program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen bersama agar hasilnya optimal,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Wardianus menegaskan komitmen DPRD untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sekaligus mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan membawa manfaat nyata bagi daerah,” tutupnya.
