SINTANG, KR – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, mengungkapkan bahwa dana hibah sebesar Rp10 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nyaris ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan RI.
Dana hibah tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan target perbaikan terhadap 12 jembatan rusak di wilayah Sintang.
Namun, sejak dana itu ditransfer pada akhir 2024, belum ada progres berarti. Hingga Mei 2025, proses lelang terhadap 12 paket pekerjaan belum juga dimulai.
“Kami nyaris kena penalti. Hampir saja dana hibah ini ditarik kembali karena tidak ada perkembangan dalam pelaksanaannya,” ujar Abdul.
Menurut Abdul, keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sintang tahun 2025.
Dana hibah BNPB yang masuk dalam APBD, kata dia, otomatis ikut tertunda proses realisasinya.
“Transisi kepemimpinan juga menjadi salah satu kendala. Mau tidak mau, kita harus patuh pada mekanisme penganggaran yang ada,” jelasnya.
Kendati demikian, Abdul menegaskan bahwa secara administratif, BPBD Sintang tidak mengalami hambatan.
Ia menyebut, proses lelang baru bisa dimulai setelah penyempurnaan APBD ditandatangani pada 15 Mei lalu.
“Setelah penyempurnaan itu, barulah kita bisa bergerak. Sekarang, kami sedang menyiapkan dokumen administrasi lelang dan mudah-mudahan akhir Mei ini sudah bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Abdul memastikan bahwa pihaknya akan bergerak cepat agar dana Rp10 miliar lebih tersebut bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak sampai ditarik kembali oleh pusat.
“Kalau sudah lelang, bisa segera kita kerjakan. Semoga semua lancar,” pungkasnya.
