SINTANG, KR – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus menyoroti masih minimnya kontribusi perusahaan perkebunan dan kehutanan terhadap pembangunan infrastruktur desa, terutama di wilayah-wilayah pinggiran yang berada di sekitar area konsesi.
Menurutnya, mayoritas desa di Kabupaten Sintang kini berada di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit. Namun, akses jalan menuju desa-desa tersebut masih banyak yang rusak dan berlumpur, bahkan setelah puluhan tahun perusahaan beroperasi.
“Saya contohkan PT Pinantara Intiga di wilayah Ensabang, Semuntai, Sejirak. Tiga desa itu sudah 29 tahun, tapi jalan ke desa dan dusunnya masih berlumpur,” ungkap Nekodimus.
Ia menyebut sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah seperti Telaga 1 dan Telaga 2, antara lain PT KSP Agro dan PT ACM (Karya Mas Grup).
Sementara di Sungai Jaung dan Sukau, juga ada PT ACM, dan di Ensabang terdapat HTI PT Pinantara Intiga. Namun, belum ada dampak signifikan terhadap kondisi infrastruktur dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut.
“Kalau di Mensiap Jaya, Mensiap Baru, dan daerah pantai seperti Temiang Kapuas, Tanjung Perada, memang aksesnya buntu dan hampir tidak ada perusahaan besar,” jelasnya.
Nekodimus mengakui bahwa keterbatasan APBD menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, ia menilai peran perusahaan menjadi penting sebagai mitra pemerintah daerah, terutama dalam membangun akses jalan ke desa-desa yang terdampak operasional mereka.
“Kita dorong dalam setiap rapat, baik di lapangan maupun di komisi, agar perusahaan memperhatikan keluhan masyarakat, terutama soal infrastruktur. Tapi tentu leading sector-nya tetap pemerintah. Karena izin ada di pemerintah, sementara pengawasan kami di DPRD bersifat politis, bukan strategis,” pungkasnya.
